Dinastinews.com Aceh | Abdya – Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan dan manfaat progran Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dapat menghambat pendataan. Tidak sedikit masyarakat menghindar dan tidak kooperatif saat disensus oleh petugas.
Hal tersebut diungkap oleh Babinsa Koramil 05/Tangan-tangan Kodim 0110/Abdya Serka Noprijal pada acara Forum Konsultasi Publik tentang pendataan awal Regsosek dihadiri para perangkat Desa Ie Lhop di Aula Kantor Desa setempat, Kamis (4/5/2023).
Babinsa menyebutkan perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens kepada warga agar tidak khawatir saat dilakukan pendataan oleh petugas.
“Masih ada warga yang menghindar untuk didata. Mereka khawatir semua hartanya akan dikenai pajak – Semua status Bansos dicabut dihilangkan – Diduga ada warga kaya sawahnya luas – Tanah lahan kebun kelapa – Ladang Pala – Nilamnya luas – Ternak Sapi Kerbaunya banyak tapi berstatus penerima Bansos – Akibat main mata Kong Kalingkong KKN – Kroni berkerabat dengan aparat Desa” terangnya.
Oleh karenanya Babinsa menyarankan agar dalam setiap kegiatan dengan warga baik Formal maupun Normal penting diinformasikan terlebih dulu tentang program Regsosek. Bila itu terlaksana maka keputusan – kebijakan pemerintah berikutnya akan lebih maksimal mudah dijalankan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi diwilayah.
Sebagai informasi, jajaran Babinsa Kodim 0110/Abdya sejak awal tahun telah bersinergi mendampingi petugas sensus untuk menyukseskan program Regsosek tersebar di 152 desa, dalam 9 kecamatan, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).
Variabel yang dikumpulkan melalui pendataan Regsosek antara lain variabel kependudukan – Ketenaga kerjaan – Perlindungan sosial – Perumahan – Pendidikan – Kesehatan – Disabilitas – Serta Pemberdayaan Pkonomi.
Regsosek digelar karena saat ini cakupan data sosial ekonomi penduduk yang tersedia masih terbatas. Data Regsosek nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dari pemerintah seperti : Pendidikan – Bansos, Kesehatan – Hingga Administrasi Kependudukan. Padahal Regsosek itu sendiri adalah upaya Pemerintah untuk membangun Data Kependudukan tunggal. Lanjutnya data itu menjadi acuan pemerintah dalam menggulirkan berbagai program secara terintegrasi dan lebih efisien []
Roniganesha
