Dinastinews.com Aceh | Aceh Singkil – Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan atau Familiar disebut Hubungan Masyarakat (Humas) Setdakab Aceh Singkil Abdul Rahman diduga sengaja sunat uang puluhan wartawan.
Uang yang seharusnya diterima awak media yang masuk dalam tim media massa bervariasi. Namun kenyataannya nominal yang seharusnya diterimapun tidak sesuai yang diserahkan.
Sesuai keputusan Bupati Aceh Singkil nomor 188.45/161/2023 Tentang Penunjukan Tim Media Massa Sebagai Sarana Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Aceh Singkil.
Kordinator tim tersebut langsung dipimpin Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Abdul Rahman, dibantu bagian administrasi Abrar dan Khairuman. Sementara wartawannya berjumlah 33 orang.
Informasi yang dihimpun bahwa Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Aceh Singkil mengajukan penarikan ke Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) Rabu 26 April 2023.
Setelah cair, Humas Setdakab itu kemudian menghubungi satu persatu wartawan yang telah di SK kan Bupati Aceh Singkil lalu menyerahkan dengan jumlah yang bervariasi, namun tidak ada tekenen apapun yang serahkan.
Cara penyaluran protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab menyerahkan dilapangan terkesan seperti memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada wartawan, padahal kenyataannya itu ada tim yang di SK kan oleh Pj Bupati Aceh Singkil.
“Sebagian menerima Rp. 700.000 – Sebagian hanya Rp. 550.000 Padahal seharusnya yang diterima Rp. 1.050.000 sebelum dipotong PPh dan Infaq” Kata salah satu wartawan yang masuk dalam tim media massa, Idrus Lingga kepada media ini.Rabu (26/4/2023).
“Saya menerima awalnya Rp. 550.000 dari bagian administrasi tim Khairuman namun setelah komplain kepada Kabag yang dalam hal ini sebagian koordinator tim kemudian dikirim lagi Rp. 300.000 kemudian dilanjutkan dikirim Rp. 200.000” Katanya. “Lantas bagaimana dengan rekan² kami yang lainnya” Katanya bertanya.
Menurut Idrus berdasarkan penelusurannya ada wartawan yang masuk dalam tim hanya menerima Rp. 400.000 – Rp 300.000 bahkan ada yang mengaku hanya Rp 200.000″ Yang pada intinya honor penerima tetap disunat, sebagian lagi justru belum menerima sama sekali” kata Idrus.
Kabag Humas, Abdul Rahman beralasan pihaknya membuat demikian karena ada beberapa orang yang tidak masuk dalam tim datang kepada mereka yang perlu dipikirkan.
“Sehingga harus dikurangi beberapa orang untuk saling menjaga agar tidak berkecil hati, kawan² lain bahkan dana yang adapun tidak mencukupi” katanya memberikan klarifikasi kepada Idrus.
Dilapangkan kata Rahman mengaku paling sedikit diserahkan Rp.250.000. Estimasi yang sudah salurkan kurang lebih 40 orang lebih penerima termasuk diluar tim yang telah di SK kan.
Informasi yang diperoleh kata Idrus bahwa saat Bagian Humas Setdakab itu mengajukan ke badan pengelola keuangan kabupaten (BPKK) menampilkan nama – nama wartawan, namun honorer perbulannya sebanyak enam variasi.
Variasi pertama Rp 350.000 perbulan, variasi kedua perbulannya Rp 300.000, kemudian Rp 250.000, variasi Rp 200.000, Variasi lainnya Rp 150.000, Rp 100.000 hingga paling rendah Rp 50.000.
Harapan Idrus: Kejadian ini tidak boleh berulang terjadi kedua kali dikemudian hari, berikan hak orang sesuai peruntukannya, tidak boleh membijaksanakan sesuatu yang salah potong memotong dalam sistim administrasi keuangan. “Karena saya kira itu tetap salah dalam hal administrasi keuangan dan sangat berpotensi terjadinya tindakan korupsi”
Dilain pihak berbagai tanggapan salah seorang dari Tokoh masarakat Sceh Singkil yang tidak mau disebut namanya berharap kepada Pj Bupati, Pejabat seperti ini tidak perlu diperpanjangkan lagi masa tugasnya dan wajib dievaluasi. Dan Pj Bupatipun harus juga membuktikan tindakan bahwa Aceh Singkil sudah meresmikan Zona Integritas Bebas Korupsi baru² ini, tegasnya []
(RHN)Mrpadanganesha
