Dinastinews.com Aceh | Kuta Cane | Demokrasi adalah bentuk Pemerintahan dimana keputusan² Pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari Nasyarakat Dewasa. Demokrasi juga bisa disebut bentuk Pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan – Pengembangan, dan Pembuatan Hukum.
BARISAN SEPULUH PEMUDA melakukan aksi damai didepan Kantor Bupati Sgara menyikapi melempemnya kinerja Pj Bupati dimana Bapak Syakir lamban merumuskan persoalan yang timbul di Aceh Tenggara, semenjak beliau manjadi Pj Bupati hingga saat ini terkesan mencle² padahal beliau tahu Aceh Tenggara Defisit 71 Milyar saat beliau ditunjuk Mendagri menjadi Pj Bupati. Nah kenapa Defisit 71 Milyar tersebut tidak sebagai bahan evaluasi khususnya pada instansi pengelola keuangan daerah, jangan² mereka sudah mesra dibalik layar” ucap Sarwan Hamid selaku koordinator aksi kepada media Kamis (6/4/2023).
Dalam orasi aksi tersebut BARISAN SEPULUH PEMUDA meminta kepada Pj Bupati Aceh Tenggara transparan terhadap persoalan² yang terus bermunculan dimasa kepemimpinan beliau sesuai dengan UU No 14 Tahnu 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum karena menyangkut kepentingan umum yaitu masyarakat Aceh Tenggara. Banyaknya muncul problem dikabupaten Aceh Tenggara seperti keterlambatan pembayaran gaji PNS/ASN yang sempat lambat dibayarkan: Gaji honorer – Insentif dokter – Siltap Desa – Persoalan Pupuk Bersubsidi dll.
Semenjak kepemimpinan bapak Syakir dilantik pada tanggal 11 Oktober 2022 tidak ada langkah konkrit yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan² di Aceh Tenggara, kental terlihat beliau mencari zona aman didalam persoalan tersebut, beliau hanya membangun citra bertujuan supaya berkembang citra muncul dikalangan Masyarakat awam se-olah² bahwa bapak Syakir adalah sosok pemimpin yang mampu memimpin suatu daerah namun kami BARISAN SEPULUH PEMUDA menganalisa bahwa kemampuan Pak Syakir” hanya sebatas kemampuan memimpin kepala keluarga” belum bisa dikategorikan sebagai berkemampuan sebagai Kepala Daerah” Ujar Riski Ariadi selaku korlap aksi. Adapun tuntutan kami sebagai berikut:
1. Meminta Kepada Pj Bupati Aceh Tenggara terbuka kepada publik Aceh Tenggara atas persoalan² yang bermunculan dimasa kepemimpinan Beliau, apakah disebabkan Defisit ? Jika iya !! maka siapa yang harus bertanggung jawab dan apa solusinya.
2. Meminta Kepada Pj bupati Aceh Tenggara segera menyelesaikan persoalan² yang telah terjadi sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seperti sering terjadi terlambatnya pembayaran dan ada juga kewajiban yang belum ditunaikan.
3. Apakah dalam isu pemotongan Anggaran pada Dinas² untuk menekan Defisit tidak menggangu efektifitas pelayanan publik dan dalam mengatasi Defisit anggaran kenapa gaji perangkat Desa yang korbankan padahal gaji mereka jauh dari kata sejahtera.
4. Meminta Pj Bupati Aceh Tenggara segera menyelesaikan persoalan Pupuk Berubsidi secara Integral melibatkan semua Steakholder agar persoalan Pupuk Bersubsidi ini terselesaikan tidak ber-larut.
5. Meminta kepada Pj Bupati Aceh Tenggara menyerah jika tidak bisa menyelesaikan persoalan² yang bermunculan dipublik karena kami duga Pj tidak mengerti iklim dibumi sepakat segenep. Kabupaten Aceh Tenggara mengalami Defisit 71 Milyar diduga akibat dari ulah oknum² Pengelola Keuangan Daerah Arogan didalam mengelola anggaran sehingga tidak sesuai peruntukannya artinya akibat Pengelolaan Keuangan suka² oleh pihak pengelola keuangan daerah, sejatinya jantung urat nadi suatu daerah adalah Pihak Pengelola Keuangan Daerah []
Mrpadanganesha
