Dinastinews.com Aceh | Aceh Langsa – Anggaran Dana Desa (ADD) yang memiliki dua sumber mata anggaran yaitu APBK dan APBN yang dikucurkan Pemerintah melalui Kementerian Pembangunan Daerah Desa Tertinggal (PDTT) sepenuhnya wewenang penggunaan anggaran tersebut berada pada kemufakatan dan program yang direncanakan sekaligus mengarah kepada kepentingan dan kemajuan masyarakat yang ada disetiap Desa/Gampong, seperti untuk kegiatan infrastruktur pedesaan dengan tujuan agar Desa² yang tertinggal dapat segera nantinya menyetarakan dirinya dengan Desa daerah lain yang telah maju dan berkembang dengan adanya Dana Desa tersebut.
Dalam pada itu, pada prakteknya realisasi Dana Desa di Kota Langsa diduga tidak dilakukan sesuai yang dianjurkan Pemerintah, pasalnya, Dana Desa setiap tahunnya habis terserap kepada kegiatan² yang sama sekali tidak jelas ada manfaatnya bagi masyarakat yang ada di Desa, contoh ini bisa dilihat dari tidak henti²nya para oknum tertentu Merayu – Mengintimidasi untuk memanfaatkan Dana Desa tersebut untuk menitipkan berbagai program seperti kegiatan BIMTEK TERSELUBUNG yang tidak kurang setiap tahunnya bisa TIGA HINGGA SAMPAI EMPAT KALI dalam setahunnya dilakukan. Akibat dari titipan program² tersebut, hal itu secara otomatis akan menghambat jalannya kemajuan pembangunan Gampong. Dana Desa yang ada terbuang sia² kepada BIMTEK KAMUFLASE yang terkesan tidak berguna dan tidak berbekas untuk Desa.
Untuk kita ketahui, kabar yang beredar dari sejumlah Geuchik (Kades) yang berhasil dirangkum media ini pada Sabtu kemarin (2/4/2023) menyebutkan: Ditahun Anggaran 2023 tahun ini, Dana Desa yang ada masih juga dijadikan peluang menyodorkan berbagai program berdalihkan Bimbingan Teknis BIMTEK para aparatur desa, menurut sejumlah mereka para Geuchik (Kades), jumlah kegiatan Bimtek ditahun 2023 tidak kalah banyaknya dengan tahun yang sebelumnya tahun 2022. Sebut sejumlah mereka para geuchik Pemko Langsa kepada kami para wartawan.
Sementara itu ditempat terpisah, Ahad(2/4/204), menyikapi hal tersebut Ketua LSM GAKORPAN Baihaqi ikut angkat bicara: Sebagai kontrol sosial masyarakat dengan tegas meminta Pj Walikota Langsa Ir. Said Mahdum Majid untuk tidak mengakomodir Dana Desa dijadikan titip menitip program oleh siapapun dan dari mana pun.
Menurut Ketua GAKORPAN Langsa: Tujuan Dana Desa yang dikucurkan Pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada didesa dan bukan sebaliknya kesejahteraan oknum² tertentu di Republik tercinta ini. Katanya.
Lebih lanjut Baihaqi mengatakan: “Realisasi Dana Desa Tahun 2023 diutamakan penggunaannya yang
(1) Pertama untuk: Program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran Dana Desa.
(2) Kedua: Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% dari anggaran Dana Desa.
(3) Ketiga, Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dari anggaran Dana Desa termasuk Pembangunan Lumbung Pangan Desa.
(4) Ke Empat: Dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada BUMDes, program kesehatan termasuk penanganan Stunting, dan Pariwisata skala Desa sesuai dengan potensi dan Karakteristik Desa.
Karenanya, dirinya sebagai lembaga kontrol sosial dalam hal ini bukan melarang dilakukannya Bimtek terhadap aparatur Desa, namun begitu pelaksanaan Bimtek dari sumber APBN Dana Desa hendaknya harus ngerem dikitlah. Jangan sampai dalam setahun pelaksanaan Bimtek itu dilakukan mencapai empat atau Tiga kali – Kalau begini caranya, kemajuan dan kemandirian Gampong akan jauh panggang dari api untuk bisa terwujud sebagaimana harapan masyarakat dan Pemerintah Pusat. Demikian LSM GAKORPAN menyarankan []
(B.01gsnesha)
