Dinastinews.com Aceh | Aceh Timur –
Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur menetapkan dan melantik panitia pemungutan suara (PPS) yang terpilih dan tiga orang yang lulus sebagai pengganti PPS untuk setiap Desa. Kendati demikian kini polemik baru kembali terjadi – saat perekrutan Sekretariat PPS yang dinilai merugikan para pembantu pelaksana demokrasi yang berstatus pengganti PPS sudah lolos dari semua tahapan namun nasibnya sama seperti peserta yang tidak lulus.
Menanggapi hal polemik tersebut Aktivis Badan Advokasi Indonesia (BAI) Kabupaten Aceh Timur – Razali Muhammad minta kepada KIP Aceh Timur agar menetapkan peserta yang lolos sebagai PPS berstatus sebagai pengganti diangkat sebagai pengurus sekretariat PPS. Sebab semua tahapan dan ujian sudah dilewati dan lulus.
“Saya berharap KIP Aceh Timur menetapkan anggota PPS yang berstatus pengganti: Diangkat Menjadi Pengurus Sekretariat PPS karena mereka sudah melewati segala bentuk tahapan dan sudah teruji” ucap Razali.
Lebih lanjut ia menilai: Adanya rasa ketidak adilan dan juga berpotensi adanya asas politik kepentingan terutama dari Kepada Desa pasalnya: Hampir 60 persen yang diangkat sebagai Sekretariat PPS dari kalangan keluarga mereka. Meskipun tidak pernah mendaftar sebagai PPS atau melewati proses tahapan ujian. Maka PPS berstatus pengganti seolah hanya menjadi _Kambing Hitam_ dalam proses penyaringan pembantu penyelengara pesta demokrasi Aceh Timur.
Razali melanjutkan: Pihaknya meminta persoalan tersebut dapat dipertimbangkan oleh KIP Aceh Timur supaya panitia dan pembantu Perhelatan pesta demokrasi untuk 2024 benar-benar mengendepan profesionalitas dan tidak mengedepankan asas kepentingan _INTEREN KELUARGA DAN KKN KELOMPOK_ sebab jika disusupi kepentingan integritas, maka _KIP ACEH TIMUR_ akan hancur sebab sudah tidak ada lagi rasa kepercayaan dari masyarakat. Tutupnya []
Bung Nazar – Hendrika – Ganesha
