Dinastinews.com Aceh |Langsa – Diduga laporan pertanggung jawaban (LPJ) berikut dokumen berupa foto realisasi kegiatan penggunaan anggaran ketahanan pangan sebesar 20% (Dua puluh – persen ) disetiap gampong (Desa) dalam wilayah kota Langsa.
Dokumen berupa foto dan LPJ realisasi yang diajukan kepihak terkait dana desa di Kota Langsa ada dugaan tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan atau kata lain diduga LPJ dan dokumen tersebut sarat rekayasa.
Dugaan itu juga diperkuat dimana berdasarkan pantauan yang dilakukan media ini dilima Kecamatan dalam wilayah kota Langsa.
Untuk program ketahanan pangan tidak terlihat adanya aktifitas berarti yang dilakukan di Gampong (Desa) masing-masing tempat.
Disisi lain terkait realisasi penggunaan DD (Dana Desa) yang bersumberkan APBN tersebut layak diduga hanya pos anggaran yang namanya ketahanan pangan, sementara realisasinya diduga jauh menyimpang.
Sementara pada lain sisi aktifitas program ketahanan pangan yang menjadi prioritas Pemerintah Pusat. Hal tersebut terkesan sama sekali tidak berpengaruh dalam rangka antisipasi terjadinya krisis pangan yang dimulai dari Desa.
Meskipun demikian hal itu tidak terjadi disemua Gampong (Desa) karena ada juga Gampong yang melaksanakan program ketahanan pangan tersebut.
Terlepas dari itu pada beberapa waktu lalu akhir tahun 2022 salah seorang Geuchik (Kades) Kota Langsa mengeluhkan DD tahap akhir belum kunjung dicairkan.
Menurut geuchik (Kades) tersebut : anggaran tahap akhir Alokasi Dana Desa (ADD) bersumberkan APBK belum dicairkan karena terkendala dengan LPJ pembelian Becak Motor Viar yang menggunakan anggaran DD bersumberkan APBN.
“Belum cair dana-desa, ada sedikit yang perlu saya perbaiki terkait pembelian Becak Motor Viar yang menggunakan anggaran ketahanan pangan, ini mau saya urus dulu agar bisa dicairkan, ungkap salah satu geuchik dalam bincang-bincangnya kepada media ini []
(B.01 – Ganesha)
