Dinastinews.com – Batam Hasil penelusuran menunjukkan pola yang nyaris selalu sama dalam penanganan rokok ilegal di Batam. Aparat Bea Cukai melakukan operasi, menyita ribuan hingga jutaan batang rokok tanpa pita cukai, lalu merilis keberhasilan penindakan ke publik. Senin, 05 Januari 2025.
Namun, proses hukum hampir selalu berhenti pada barang bukti. Nama tersangka utama-pemilik barang, pengendali distribusi, atau bandar besar-tak pernah muncul ke ruang publik.
Dalam banyak kasus, yang diamankan hanyalah sopir, kurir lapangan, atau pihak yang mengaku “tidak tahu” asal-usul barang.
Mereka menjadi ujung terendah dari rantai distribusi, sementara jaringan di atasnya tetap utuh dan beroperasi kembali dalam waktu singkat.
Pola ini berulang dari tahun ke tahun, seolah menjadi mekanisme baku penanganan rokok ilegal di Batam.
Investigasi ini menemukan bahwa meski jalur distribusi relatif sama-melibatkan pelabuhan tertentu, gudang transit, dan merek yang berulang-tidak pernah ada eskalasi perkara menuju penyelidikan jaringan.
Tidak ada pengembangan kasus yang berujung pada pengungkapan aktor besar, aliran dana, atau keterkaitan lintas daerah.
Penindakan berhenti pada level operasional, bukan struktural.
Praktik ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keseriusan penegakan hukum.
Dalam logika pemberantasan kejahatan terorganisir, penyitaan barang seharusnya menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan. Namun di Batam, pintu itu seolah sengaja ditutup rapat.
Barang dimusnahkan, kasus dianggap selesai, dan publik diminta percaya bahwa masalah telah ditangani.
Akibatnya dapat ditebak: rokok ilegal kembali beredar dengan merek yang sama, kemasan yang sama, dan pola distribusi yang nyaris identik.
Ini bukan sekadar kegagalan penindakan, melainkan indikasi kuat bahwa penanganan rokok ilegal di Batam belum menyentuh inti persoalan-siapa yang mengendalikan, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab secara hukum.
Selama tersangka utama terus absen dari setiap penindakan, publik wajar mempertanyakan apakah negara benar-benar sedang menegakkan hukum, atau sekadar mengelola pelanggaran agar tetap terlihat terkendali.
