DinastiNews.Com | KALBAR, 11 Februari 2026.Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali menghantam sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Musim kemarau panjang yang menyebabkan surutnya debit air sungai dinilai menjadi faktor utama terhambatnya mobilisasi distribusi BBM, khususnya ke wilayah pedalaman dan timur Kalbar.
Kondisi ini berdampak langsung pada aktivitas masyarakat dan sektor ekonomi. Antrean panjang di SPBU hingga kelangkaan BBM bersubsidi menjadi pemandangan yang kian sering terjadi di beberapa kabupaten.
Namun, persoalan tersebut dinilai bukan semata akibat faktor alam. Kurangnya keseriusan dan antisipasi dari pemerintah daerah serta PT Pertamina Patra Niaga sebagai pihak penanggung jawab distribusi BBM menuai kritik keras.
Ketua Bidang Advokasi DPW PROJAMIN Kalimantan Barat, Tedi Z. Liu, menilai Pertamina gagal membaca pola tahunan musim kemarau yang selalu berdampak pada jalur distribusi BBM di Kalbar.
“Musim kemarau bukan hal baru. Ini terjadi hampir setiap tahun. Tapi anehnya, Pertamina seolah selalu gagap. Tidak ada langkah konkret dan sistematis untuk mengantisipasi kelangkaan BBM,” tegas Tedi Z. Liu, Rabu (11/02/2026).
Menurutnya, Pertamina seharusnya menjalin kerja sama strategis dengan BMKG Kalimantan Barat untuk memetakan potensi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem, khususnya kemarau panjang.
“Kalau ada koordinasi dengan BMKG, tentu bisa diprediksi sejak dini. Dari situ bisa disiapkan skema distribusi alternatif atau penambahan stok. Ini soal manajemen krisis, bukan sekadar alasan cuaca, apalagi sebagian Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat akan merayakan Imlek dan Umat Muslim menjalani Puasa di Bulan Suci Ramadhan” katanya.
Lebih jauh, Tedi juga menyoroti absennya fasilitas cadangan BBM di wilayah-wilayah rawan distribusi. Ia menegaskan, Pertamina seharusnya membangun sistem buffer stock untuk mengantisipasi kondisi darurat.
“Pertamina wajib memiliki fasilitas cadangan BBM, khususnya di lima wilayah timur Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Daerah-daerah ini selalu menjadi korban setiap kali distribusi terganggu,” pungkasnya.
DPW PROJAMIN Kalimantan Barat mendesak pemerintah daerah dan Pertamina untuk segera mengambil langkah nyata, bukan sekadar pernyataan normatif. Jika tidak, kelangkaan BBM dikhawatirkan akan terus berulang dan semakin membebani masyarakat, terutama di wilayah pedalaman Kalbar.
