Bangko-Pemkab Merangin siap mendukung penuh kebijakan nasional Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos), sehingga dalam menyalurkan bantuan tepat kebutuhan, tepat orang dan tepat waktu.
Hal tersebut dikatakan Bupati Merangin H M Syukur, diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Pengembangan SDM Hendri Widodo, usai mengikuti sosialisasi kebijakan tersebut, secara zoom meeting dari Ruang MPC Bappeda, Kamis (04/12).
‘’Kami akan segera menindaklanjuti arahan Pusat tersebut dan segera membentuk tim teknis serta konsolidasi data lintas instansi dalam waktu dekat,’’ujar Hendri Widodo dibenarkan Kadis Perindag Andrei.
Hal ini tentunya selaras dengan keinginan Pemerintah Pusat, yang berharap seluruh daerah dapat mempercepat transformasi digital dalam penyaluran bansos, sehingga tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga mendorong tata kelola bansos yang lebih baik, modern dan terintegrasi.
Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) tingkat nasional itu, dipimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan menghadirkan sejumlah pemateri.
Secara zoom meeting turut hadir mengikuti sosialisasi itu Sekretaris Bappeda Ny Lydia Gusmalita, Sekretaris Dinas Kominfo Teguh J Jagat, Sekdin Sosial Masud, Kabag Kesra Agus Salim, Ny Hersyania dari Bagian Pemerintahan dan utusan lainnya.
Pada sosialisasi tersebut, Pemerintah Pusat memaparkan arah kebijakan dan langkah strategis dalam pelaksanaan digitalisasi data Bansos yang akan diterapkan secara nasional.
Beberapa poin penting yang menjadi pembahasan antara lain kesiapan daerah dalam melaksanakan digitalisasi Bansos, termasuk ketersediaan infrastruktur, sistem pendataan dan kesiapan sumber daya manusia.
Selain itu, perbaikan tata kelola pendataan melalui sistem desil, yang bertujuan meningkatkan validitas dan akurasi data penerima manfaat. Pemda diminta untuk segera membentuk tim teknis, sebagai penggerak percepatan implementasi di lapangan.
Daerah juga diminta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, seperti Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Dukcapil, Bappeda dan OPD terkait lainnya, guna memastikan sinkronisasi data serta pelaksanaan sosialisasi digitalisasi Bansos secara berkelanjutan.(kominfo)
