Dinastinews.com – Melawi | KALBAR, 1 Oktober 2025 Penanganan kasus penganiayaan terhadap Wartawan di Nanga Pinoh kembali menuai sorotan. Selasa pagi (30/9/2025) sekitar pukul 10.00 WIB, ratusan Massa yang diduga berasal dari kelompok pekerja PETI (Penambang Emas Tanpa Izin) mendatangi Mapolres Melawi. Mereka menuntut agar lima orang yang sudah diperiksa Polisi terkait dugaan Penganiayaan terhadap Wartawan tidak dijerat Hukum.
Meski tidak sampai memasuki lingkungan dalam Mapolres, kedatangan Massa dalam jumlah besar ini tetap membuat suasana menegang. Aparat tampak melakukan penjagaan ketat. Tiga perwakilan Massa kemudian diterima masuk ke ruang Satreskrim untuk berdialog dengan penyidik. Namun, dialog itu berlangsung singkat, tertutup, dan tanpa kehadiran Pimpinan utama Polres Melawi.
Informasi di lapangan menyebutkan, saat ratusan Massa menggeruduk Mapolres, Kapolres Melawi dan Kasatreskrim tidak berada di Kantor. Ketiadaan Pucuk Pimpinan inilah yang menimbulkan kritik keras. Publik menilai Polres Melawi kecolongan karena tidak mampu mengantisipasi pergerakan Massa yang cukup besar dan terorganisir.
Dalam hal ini Ketua DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LMRRI Kalimantan Barat (YLBH LMRRI Kalbar), Yayat Darmawi, SE, SH, MH, angkat bicara terkait persoalan tersebut, Dia menjelaskan, “Ini memperlihatkan lemahnya deteksi dini dan pengamanan Internal. Seharusnya kasus sebesar ini mendapat perhatian langsung dari Kapolres, apalagi menyangkut Penganiayaan terhadap Wartawan yang menjadi sorotan Publik,” ujar yayat.
Beliaupun menambahkan, “Absennya Pimpinan membuat situasi terkesan dibiarkan berjalan tanpa kendali penuh,” sambungnya.
Meski akhirnya massa membubarkan diri dan kembali ke Nanga Pinoh berdasarkan rekaman Video dari Awak Media di sekitar Mapolres Sintang, namun peristiwa ini tetap menyisakan tanda tanya serius, mengapa Aparat seolah tak siap menghadapi tekanan kelompok Massa?
Yayat kembali menambahkan, “Aksi Massa yang datang menuntut agar terperiksa tidak dihukum jelas dinilai sebagai bentuk Intervensi langsung terhadap Penegakan Hukum. Apalagi kasus yang sedang ditangani menyangkut kekerasan terhadap Wartawan, yang merupakan serangan terhadap kebebasan Pers.”
“Jika Aparat tidak mampu bersikap tegas, dikhawatirkan kasus ini akan memberi preseden buruk Hukum tunduk pada tekanan Massa, sementara Korban dalam hal ini wartawan tidak mendapat keadilan,” pungkasnya.
Reaksi keras mulai muncul, baik dari kalangan Pers maupun Masyarakat Sipil. Mereka menilai Aparat seharusnya lebih sigap dan menunjukkan ketegasan. Kehadiran ratusan pekerja PETI di jantung penegakan Hukum menjadi tamparan keras bagi Polres Melawi, karena memperlihatkan seolah Hukum bisa dipermainkan oleh tekanan kelompok tertentu.
“Jangan sampai Publik menilai Polisi takut menghadapi PETI. Jika Hukum bisa diintervensi, ini bahaya besar untuk Demokrasi dan kebebasan Pers,” tegas seorang Tokoh Masyarakat di Melawi.
Hingga berita ini diturunkan, Polres Melawi belum memberikan keterangan resmi terkait jalannya dialog maupun langkah Hukum terhadap lima terperiksa. Namun Publik jelas menunggu sikap, apakah Polres berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu, atau justru membiarkan tekanan Massa mengerdilkan kewibawaan Institusi?
Peristiwa Selasa pagi itu menjadi ujian serius bagi Kepolisian di Melawi. Kecolongan Aparat membuka ruang kritik tajam bahwa Penegakan Hukum di Daerah ini masih jauh dari kata kokoh.
ZC.ID // TIMRED [*]
