DNews|Tanjunginang Dugaan praktik kotor kembali mencuat di perairan Batam. Pemilik kapal barang disebut-sebut tidak segan melibatkan oknum aparat militer untuk ikut campur dalam urusan bisnis mereka. Informasi ini terkuak dari rekaman komunikasi yang diterima redaksi, di mana pemilik kapal mengarahkan agar pihak yang menanyakan soal operasional kapal berhubungan dengan seorang intel Kodim. Rabu, 24 September 2025.
Langkah pemilik kapal ini memicu tanda tanya besar. Apakah pantas seorang pengusaha melibatkan oknum TNI untuk dijadikan “pengurus” atau bahkan tameng bisnis mereka? Jika benar, ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi juga bentuk penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menggerus integritas institusi TNI.
Keterlibatan aparat dalam bisnis sipil, apalagi yang rawan praktik ilegal seperti penyelundupan barang, jelas melawan aturan. Publik menilai, pola seperti ini ibarat membuka pintu bagi kongkalikong antara pengusaha nakal dan aparat, sementara masyarakat hanya bisa jadi korban.
“Kalau benar ada oknum TNI yang dijadikan pengurus kapal, ini sangat berbahaya. Aparat seharusnya mengawasi, bukan ikut bermain. Citra institusi bisa rusak gara-gara ulah segelintir orang,” tegas seorang sumber yang enggan dipublikasikan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak pemilik kapal maupun institusi TNI. Namun publik menunggu sikap tegas, agar isu keterlibatan oknum aparat dalam bisnis gelap tidak terus menodai marwah penegak hukum dan keamanan negara.
