dinastinews.com – PATI — Desakan warga Kabupaten Pati agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya terus bergulir, meski ia telah mencabut kebijakan kontroversial yang sebelumnya memicu kemarahan publik. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menegaskan akan menggelar aksi besar-besaran pada Selasa, 13 Agustus 2025, sebagai puncak tekanan politik terhadap orang nomor satu di Pati itu.
Sejumlah kebijakan Sudewo yang menuai protes, antara lain kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250% serta penerapan sekolah lima hari. Meski kedua kebijakan tersebut sudah dibatalkan dan Sudewo telah menyampaikan permintaan maaf, gelombang kekecewaan warga belum surut.
“Kami sudah terlanjur sakit hati. Kebijakan memang dibatalkan, tapi sikap arogansi yang ditunjukkan tidak bisa kami terima. 13 Agustus, lengserkan Bupati Sudewo. Mau mundur secara kesatria atau dilengserkan rakyat Kabupaten Pati? Merdeka!” tegas Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Surpriyono, atau yang akrab disapa Botok, Senin (11/8).
Senada, aktivis Ahmad Husein menyebut, pembatalan kebijakan hanyalah langkah awal. “Tuntutan kami selanjutnya jelas: Sudewo harus lengser. Kami siap mengerahkan hingga 50.000 massa,” ujarnya.
Selain aliansi tersebut, kelompok Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi juga akan turun ke jalan pada tanggal yang sama. Namun, aksi mereka dikemas sebagai “pesta rakyat” untuk merayakan pembatalan kebijakan, sembari tetap menyuarakan aspirasi agar pemerintahan lebih berpihak kepada masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turut menyoroti kisruh di Pati. Ia meminta Sudewo untuk tidak lagi menunjukkan sikap arogan yang bisa memicu gejolak sosial di daerahnya. “Pemimpin itu harus merangkul rakyat, bukan membuat jarak,” ujar Luthfi dalam keterangannya.
Aksi 13 Agustus mendatang diperkirakan menjadi ujian terbesar bagi kepemimpinan Sudewo. Publik menunggu apakah ia akan bertahan menghadapi tekanan atau memilih mengundurkan diri di tengah gelombang penolakan yang kian membesar.
Sumber : krjogjacom, Detik
