RajaBackLink.com

Adly Tokoh Pemuda Kepri Inginkan Kesejahteraan Nelayan Provinsi Kepri Ditingkatkan 

Adly Tokoh Pemuda Kepri Inginkan Kesejahteraan Nelayan Provinsi Kepri Ditingkatkan 

Buyung Adly Berharap Dewan DPRD Provinsi Kepri yang Baru dI Lantik Lebih Jeli Terhadap Nasib Nelayan dan Lapangan Kerja Jangan Hanyan, Omdo² Saja.!!

Dinastinews.com|Dompak Tanjungpinang merupakan momentum di lantiknya Para Wakil Rakyat di Provinsi kepri Mulai dari Dapil Bintan Lingga, Karimun, Anambas Natuna Batam, dan Kota Tanjungpinang merupakan harapan Baru dan banyak juga Wajah Wajah Dewan Baru seperti Muhamad Najib Grindra yang Dari DPRD Bintan Naik menjadi Dewan DPRD Provinsi Kepri. Senin, (09/09/2024).

Buyung Adly melihat bagaimana hari ini pertama legislatif di provinsi kewenangan nua lebih luas lebih besar juga anggran nya maka harus lebih memahami keinginan masyarakat bukan keinginan dewan nya.

Jagan hanya di Perhatikan sekelompok orang saja ini untuk Rakyat Kepri maka nilai nilai Tepat sasaran harus di Jalan kan.

Tidak hanya sampai di Situ saja DPRD Provinsi harus bisa memastikan lapangan kerja untuk para pemuda pemudi Di Kepri ini secara maksimal karena DPRD lebih tau sebab mereka kan lebih dekat dengan masyarakat dan lebih banyak menghabiskan waktu nya di Lingkungan masyarakat.

Satu hal lagi nasib Nelayan selama saya dampingi nelayan tidak ada Dewan DPRD di Kepri ini yang ikut serta dalam pendampingan masalah masalah Nelayan terutama masalah nelayan yang di tangkap di Perbatasan, BBM Bersubsidi dan Konflik alat tangkap DPRD gak ada Menyuarakan UU NO 1 TAHUN 2014 TETANG PENGELOLAAN PULAU PUALI KECIL DAN WILAYAH PESISIR karena banyak pelanggaran Pulau pulau kecil bersetatus Hutan di Lakukan aktifitas di atas lahan tersebut.

DPRD juga harus membuat Turunan dari Permen Kp tetang Jalur penangkapan ikan alat tangkap yang di boleh kan.

Serta berat nya nelayan dalam beban PNBP 10% di bayar tanpa ada kreteria untuk hasil tangkapan nelayan ini gila saja nah kita butuh suara DPRD bukan bungkam Tau gak di Laut masyarkat berkonflik tentang alat tangkap satu dan lainya, Maka jangan hanya mau ambil alih kewenangan 0 sampai 12 mill karena UU 23 Tahun 2014
0-12 Mill Milik Provinsi tapi di urus juga tu rakyat Laut nya rakyat pesisir nya di perhatikan.

Bagaimana hari ini realisasi dari RZWP3K produk DPRD Kepri siapan Pansus nya segara lah sosialisasikan dengan baik agar Rakyat tau secara utuh.

Maka hari ini DPRD yang di lantik lebih paham lah jangan hanya menikmati fasilitas negara tapi tak atau apa makna dari pengabdian untuk Rakyat nya.

Kalau perlu DPRD Kepri Bikin kajian untuk nelayan di kepri ini apakah benar benar sudah sejahtera nelayan di pesisir Kepri ini.

Jawabannya jauh dari kata Sejahtera Karena garis kemiskinan berada di pesisir Laut pemukiman nya.

Pendidikan kesehatan dan keamanan indikator pendukung kesejahteraan ungkap BuyungAdly yang Juga Ketua KNTI.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *