www.purnamanews.com|Tanjungpinang Sejumlah masyarakat Tuai mosi tidak percaya terhadap aparatur sipil negara ASN yang ditugaskan melakukan pendataan penerima bantuan masyarakat miskin di wilayah Kota Tanjungpinang. Minggu, (10/12/2023).
Carut marutnya data penerima warga miskin yang masuk dalam kategori data Base Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS) melalui program PKH dan bantuan langsung tunai (BLT)serta bantuan sosial lainnya, menjadi isu hangat warga kota Tanjungpinang saat ini.
Diketahui, Dimana belum lama ini pemerintah kota Tanjungpinang melalui Pj walikota Tanjungpinang HASAN, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp550 ribu kepada masyarakat yang tidak mampu, Senin (04/12/2023).
Total penerima bantuan BLT dikota Tanjungpinang berjumlah 16.000 kepala keluarga(KK), dengan total menghabiskan dana sebesar Rp 8,8 Miliar, bersumber dari dana Intensif daerah (DID)APBN .
Berdasarkan keterangan Pj walikota Tanjungpinang HASAN
“Pemerintah pusat mengucurkan dana kemarin dapat Rp 17,5 miliar. Khusus untuk BLT disalurkan dengan total Rp 8,8 miliar.
Dari hasil survei masyarakat kota Tanjungpinang, terkait penyaluran sampai pendataan penerima bantuan bagi masyarakat miskin yang dikategorikan masuk didalam
Data DTKS penerima bantuan PKH dan BLT serta bantuan sosial lain terkesan carut marut.
Dimana menurut warga, data masyarakat Miskin yang dikategorikan masuk DTKS banyak data Abal-Abal dan tidak pernah ditinjau ulang serta diverifikasi kembali oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Bagaimana tidak, dalam satu rumah, suami dapat bantuan PKH dan sang Istri mendapat bantuan BLT, padahal warga tersebut sudah tergolong mampu, sudah miliki aset rumah beton, motor dan mobil, Seratus pekerjaan pegawai negeri (PNS), namun masih tetap dapat bantuan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. ini sudah carut marut, kata ega warga kota Tanjungpinang yang enggan disebutkan nama aslinya. minggu, (10/12/2023)
Hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pihak dari pemerintah daerah yang berhasil memberikan keterangan terkait simpang siurnya data penerima bantuan masyarakat miskin yang diduga Abal -abal.
