Dinastinews.com Aceh | Kabupaten Bener Meriah – Aceh : Ratusan masyarakat Desa Simpur Kecamatan Mesidah – Kabupaten Bener Meriah kemarin Selasa(9/5/2023) sebagai Pemilik Tanah garapan Yang masuk dalam wilayah genangan air Bendungan Waduk Kuereuto mendatangi lokasi Tanah mereka menuntut ganti rugi.
Masyarakat Simpur hari ini berharap Kepada Pemerintah Pusat khususnya Bapak Presiden H.Jokowi Widodo untuk bisa dapat menyelesaikan permasalahan yang hari ini terjadi dibendungan Waduk Kuerueto Aceh.
Pasalnya tanah garapan masyarakat yang sampai hari ini belum ada kejelasan pembayaran ganti rugi atas lahan mereka sama sekali atas genangan tenggelamnya lahan masyarakat oleh air Waduk Keureuto.
Malah Perusahaan yang melakukan pekerjaan rekronstruksi waduk tersebut.
Terus melakukan perusakan dan pengambilan material dilahan tanpa izin dari masyarakat penggarap.
Hari ini masyarakat Desa Simpur berorasi dilahan mereka dan meminta agar alat² Berat yang berada dilokasi kampung Simpur untuk keluar dari tanah garap milik mereka dan jangan pernah lagi mengambil material dari lahan mereka sebelum pihak BWS 1 mengganti rugi tanah kami ujar masyarakat.
Menurut keterangan dari masyarakat Simpur Irwansyah (Maneh) Hari ini masyarakat sangat kecewa dengan Pemerintah Aceh dan pemerintah Pusat yang mengabaikan kepentingan masyarakat kampung Simpur yg sudah lama ber-larut² tanpa ada kepastian pembayaran ganti rugi lahan mereka. Diduga malah dilokasi waduk jelas² ada permainan pihak² yang mementingkan kepentingan kelompok.
Menurut keterangan, masyarakat bukan meng-halang²i pekerjaan Proyek Strategis Nasional, tapi masyarakat Simpur berharap agar pihak pemerintah menyelesaikan lebih dulu hak dan kewajiban ganti rugi tanah garap mereka yang setiap tahunnya telah membayar pajak, ujar masyarakat lainnya.
Keterangan Irwansyah kepada media ini, pihak keamanan dari Kesatuan Brimob dan pihak Perusahan mendatangi lokasi orasi masyarakat, dan mereka minta untuk negosiasi dengan Pihak PT.ABIPRAYA Dan PT yang bergabung bersama mereka, dan ada perwakilan BWS 1 Propinsi dikantor waduk untuk negosiasi.
Namun Setelah dilokasi, kata WanManeh lagi: Ternyata yang dikatakan keamanan itu ada perwakilan BWS dan yang lainnya hanya kebohongan belaka bahkan mengumbar fitnah dengan mengatakan warga penggarap melakukan Anarkis, padahal warga penggarap hanya mempertahankan hak tanah garap mereka yang selama ini oleh Pemerintah tidak memiliki itikad baik untuk mengganti rugi.
Sementara pihak terkait sebagai pelaksana pembangunan waduk tidak bisa dikonfirmasi karena keterbatasan komunikasi []
Adelatuconsina|Nyakliganesha
