RajaBackLink.com

DANA DESA BANYAK DIKORUPSI : KADES MALAH MINTA TAMBAH 300 TRILIUN – SUNGGUH MEMALUKAN … BERALASAN UNTUK KEPENTINGAN RAKYATNYA

DANA DESA BANYAK DIKORUPSI : KADES MALAH MINTA TAMBAH 300 TRILIUN – SUNGGUH MEMALUKAN … BERALASAN UNTUK KEPENTINGAN RAKYATNYA

Dinastinews.com Aceh

Aceh Timur | Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny H, mengaku heran dengan permintaan para geuchik/kepala desa yang menuntut agar dana desa ditambah sebesar 10% APBN atau diperkirakan sekitar Rp. 300 triliun. Padahal banyak ditemukan kasus korupsi dana desa, bahkan tak terlihat sama sekali perubahan signifikan di-desa².

” Aneh, setelah minta perpanjangan jabatan jadi 9 tahun, sekarang kades minta nambah anggaran Dana Desa Rp. 300 triliun yang mengatas namakan masyarakat pula, memangnya masyarakat mana yang minta? yang ada masyarakat minta korupsi Dana Desa disikat habis semuanya” Kata Ronny. Selasa (21/3/2023).

Ronny mendesak para aparat Desa menunjukkan bukti bahwa Desanya bersih dari korupsi dan DD selama ini berhasil memajukan Desa serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

” Coba tunjukkan kekami bukti 10% saja Desa yang DD nya tidak dikorupsi, dan benar² memakmurkan Desa serta mensejahterakan rakyat miskin desa? yang ada selama ini dana desa dikutak – katik demi kepentingan yang tidak penting diluar Desa. Bahkan dibuat untuk foya-foya diluar Desa, itu fakta yang dapat dengan mudah kami buktikan” ketus putera Idi Rayeuk Aceh Timur tersebut.
Ronny Aktivis HAM itu menuding segelintir oknum aparat Desa telah memanfaatkan kesempatan dalam jabatannya untuk mencari – cari celah memperoleh berbagai kenikmatan dengan mengabaikan hak asasi manusia masyarakatnya.

” Kami menduga sebagian dari mereka telah mencoba memainkan berbagai kesempatan dengan jabatannya dan berkongkalikong dengan oknum-oknum diluar desa – bahkan mengorbankan kepentingan masyarakat luas” ungkap Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Aceh tersebut.

Ronny menghimbau agar seluruh masyarakat terlibat mengawasi secara ketat penggunaan DD secara detail, dan tidak segan-segan melaporkan apabila ditemukan aparat Desanya yang terindikasi korup.

” Saat ini hanya masyarakat yang bisa diharapkan mengawasi langsung secara ketat DD, agar desanya bisa selamat dan makmur. Jika pihak-pihak lain tak bisa diharapkan lagi, karena diduga mereka semua sudah saling bekerjasama menguras DD, bahkan tak sedikit yang diduga kebal hukum – dan semuanya sudah tutup mata” pungkas Alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya []

Ronny Ganesha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *