Dinastinews.com. Membangun sistem birokrasi yang lebih efisien dan akuntabel birokrasi yang baik dan efektif merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan suatu negara.Namun birokrasi Indonesia sering dikritik karena tidak efisien dan tidak bertanggung jawab. (25/4/24).
Keluhan masyarakat antara lain pelayanan publik yang lambat, prosedur yang berbelit-beli dan staf yang tidak profesional.Padahal., birokrasi seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan dan perlindungan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan terobosan-terobosan baru untuk mereformasi birokrasi agar lebih cekatan dan transparan.
Salah satu permasalahan utama birokrasi di Indonesia adalah tumpang tindih antar lembaga pemerintah dan independensi peraturan antar Kementenan dan seimbag.
Perselisihan mengenai yurisdiksi sering kali muncul dan peraturan baru tanpa keterlibatan otoritas lain yang bertanggung jawab. Namun harmonisasi antar lembaga sangat diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.
Pengembangan peraturan dan pelaksanaan program memerlukan sinkronisasi dan koordinasi yang cermat.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memerlukan evaluas agar integrasi dan kerja sama antarkementerian menjadi lebih efektif.
Selanjutnya proses administrasi dan pengelolaan dokumen pada instansi pemerintah masih didominasi dengan sistem manual dan sistem kearsipan.
Kemajuan teknologi informasi kini memungkinkan terjadinya digitalisasi pelayanan publik. Pemrosesan data dan dokumen secara elektronik mengurangi waktu pemrosesan dan mencegah praktik “berulang”.
Pemerintah harus memprioritaskan pengembangan sistem e-Government yang komprehensif untuk mengurangi birokrasi dan mendekatkan layanan kepada masyarakat.
Beberapa layanan dasar, seperti kantor catatan sipil, izin usaha, dan teknik sipil, pada awalnya dapat disederhanakan dan didigitalkan.
Selain itu, penting untuk melakukan reformasi sistem rekrutmen dan karier PNS agar lebih meningkatkan profesionalismenya. Selama ini standar minimal menjadi PNS lebih fokus pada administrasi dibandingkan isi pekerjaan.
Padahal, peran PNS sangat menentukan berhasil tidaknya program pemerintah. Uji kemampuan dan evaluasi kinerja secara berkala diperlukan untuk mengetahui kinerja PNS sesuai bidang kegiatannya.
Sistem kompensasi juga perlu diperbaiki untuk meningkatkan daya saing dan mendorong prestasi kerja yang maksimal. Akuntabilitas menjadi nilai yang tak kalah penting dalam mencerminkan kinerja birokrat.
Pelaporan dan keterbukaan kepada publik harus menjadi di prinsip utama.
Pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah harus diawasi oleh lembaga independen untuk menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Perhatian juga harus diberikan kepada lembaga pengaduan masyarakat untuk memastikan bahwa semua pengaduan diselidiki dengan benar.
Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran nasional dan memasukkannya ke dalam indikator keberhasilan program pembangunan.
Inilah beberapa poin reformasi birokrasi agar lebih cekatan dan akuntabel. Tentunya untuk mencapai terobosan-terobosan tersebut diperlukan kerangka berpikir baru dan pola kerja lintas disiplin.
Didukung oleh inisiatif kuat pemerintah dan partisipasi masyarakat, birokrasi Indonesia diharapkan semakin membaik dan memenuhi harapan masyarakat. Birokrasi yang efisien dan akuntabel sangat penting untuk mewujudkan visi Indonesia majupada tahun 2045.
Farrelio Dwi Fernando Foyi
